Inimerupakan kemenangan ICW atas sengketa informasi keuangan partai politik yang kedua setelah sebelumnya Majelis KIP memutuskan ICW berhak atas seluruh informasi yang ICW minta pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 28 Januari lalu, dimana PPP juga wajib memberikan laporan keuangan partai. 38, 39. Kita menuntut agar Demokrat segera DelapanParpol di Kota Probolinggo Dapat Bantuan Keuangan Probolinggo, Patrolipos Sebanyak delapan partai politik menerima bantuan keuangan yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Delapan parpol yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, PKB, Geri Liputan6com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya bisa menjadi lembaga yang bisa menjalankan tugas konstitusi, menjaga netralitas dan juga independensi.Hal tersebut disampaikan AHY setelah menyerahkan berkas pendaftaran calon peserta Pemilu 2024, Jumat (05/08). partaigerakan indonesia raya (gerindra) (organisasi nirlaba) laporan posisi keuangan kantor dewan pimpinan pusat (dpp) 31 desember 2012 dan 2011 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan iain) 2012 2.504.565.729 3.678.415.482 500.000 50.000.000 200.000.000 250.500.000 3.427.915.482 3.427.915.482 3.678.415.482 2011 1.034.223.157 VIVAPolitik - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti masalah terhambatnya anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum dari Kementerian Keuangan yang akan memengaruhi kelangsungan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. "Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan matang," kata AHY di kantor KPU, Jakarta uVUV3. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera MD Building Jalan Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone +62 21 7884 2116, Fax +62 21 7884 6456, E-Mail [email protected] Digital Service Centre Call Centre PKS +62 21 300 158 88 Demokrat Berjanji Buka Laporan Keuangan Rabu, 30 Januari 2013 JAKARTA - Partai Demokrat bakal membuka laporan pengelolaan keuangan yang berasal dari penerimaan di luar duit negara. Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan berjanji menyiapkan laporan keuangan partai dan mengumumkannya kepada publik. "Informasi ini akan kami serahkan begitu siap," kata Hinca seusai sidang sengketa informasi di kantor Komisi Informasi Pusat, kemarin. . tempo 168683909840_ JAKARTA - Partai Demokrat bakal membuka laporan pengelolaan keuangan yang berasal dari penerimaan di luar duit negara. Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan berjanji menyiapkan laporan keuangan partai dan mengumumkannya kepada publik. "Informasi ini akan kami serahkan begitu siap," kata Hinca seusai sidang sengketa informasi di kantor Komisi Informasi Pusat, kemarin. Menurut Hinca, partainya sudah menyerahkan laporan ... Berlangganan untuk lanjutkan membaca. Kami mengemas berita, dengan cerita. Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini PILIHAN TERBAIK Rp Aktif langsung 12 bulan, Rp *Anda hemat -Rp *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo Rp Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit Lihat Paket Lainnya Sudah berlangganan? Masuk Disini 14 Juni 2023 13 Juni 2023 12 Juni 2023 Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik. Memerintahkan kepada termohon DPP Partai Demokrat untuk menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon ICW dalam waktu 10 hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon."Jakarta ANTARA News - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat KIP memerintahkan Partai Demokrat membuka laporan keuangan 2010 dan 2011 dan menyerahkan informasi laporan itu kepada Indonesian Corruption Watch ICW. Dalam putusan sidang ajudikasi sengketa informasi di Jakarta, Senin, Majelis Komisioner KIP menyatakan informasi program dan laporan keuangan 2010 dan 2011 DPP Partai Demokrat yang dimohon oleh ICW sebagai informasi terbuka. "Memerintahkan kepada termohon DPP Partai Demokrat untuk menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon ICW dalam waktu 10 hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon," kata Ketua KIP Abdul Rahman Ma`mun saat membacakan putusan. ICW selaku pemohon informasi langsung menyatakan menerima putusan KIP, sementara Hinca Panjaitan yang mewakili DPP Partai Demokrat menyatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan putusan tersebut. Menurut Abdul Rahman, para pihak punya waktu 14 hari untuk menyatakan sikap menerima atau menolak putusan KIP tersebut. Bila tidak ada keberatan dari keduanya maka putusan ajudikasi KIP menjadi final dan mengikat. "Bila ada yang keberatan, silakan dalam waktu 14 hari ajukan proses hukum selanjutnya ke pengadilan negeri," kata Abdul Rahman. Hal itu, menurut dia, diatur di dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Majelis Komisioner KIP menyatakan bahwa informasi yang diminta ICW kepada DPP Partai Demokrat berupa perincian program umum dan kegiatan 2010 dan 2011, perincian laporan keuangan 2010 dan 2011 yang meliputi perincian neraca dan laporan realisasi anggaran, perincian neraca, perincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berasal dari APBN menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP merupakan informasi yang wajib disediakan oleh partai politik sebagai badan publik. Demikian juga dengan informasi laporan keuangan parpol yang berasal dari selain APBN. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga mengatur bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. ICW mengadukan sembilan partai politik yang ada di DPR kepada KIP terkait dengan sengketa informasi. PKS, PKB, dan Gerindra telah memberikan informasi program dan laporan keuangan yang telah diaudit pada saat proses mediasi di KIP. Partai Golkar, PDIP, dan Hanura menyatakan akan memberikan informasi tersebut setelah laporan keuangan parpol selesai diaudit, sedangkan PPP, Partai Demokrat, dan PAN menempuh proses sidang ajudikasi di KIP. Pada sidang 28 Januari 2013, Majelis Komisioner KIP juga memerintahkan DPP PPP menyerahkan laporan keuangan kepada ICW, sedangkan untuk PAN saat ini masih dalam proses ajudikasi. S024/D007Editor Kunto Wibisono COPYRIGHT © ANTARA 2013 Jakarta - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan Partai Demokrat harus menyerahkan informasi soal laporan keuangan kepada lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch. Putusan itu diketuk dalam sidang ajudikasi antara ICW sebagai pemohon dengan Demokrat sebagai termohon di ruang sidang KIP Jakarta, Senin, 11 Februari 2013. "Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Abdul majelis menyatakan rincian program umum dan kegiatan Demokrat tahun 2010 dan 2011 sebagai informasi yang terbuka. Maka itu, Demokrat harus menyerahkan rincian neraca, laporan realisasi anggaran, hingga rincian catatan atas laporan keuangan kepada ICW. "Memerintahkan termohon Demokrat untuk memberikan informasi kepada pemohon dengan waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak salinan putusan diterima oleh termohon," kata sidang, Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan yang mewakili ICW menyatakan menerima putusan majelis. Sebaliknya, pihak Demokrat yang diwakili Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan akan menggunakan waktu sepuluh hari itu untuk berpikir. Demokrat bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri seandainya tak menerima putusan itu. "Kami harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Soalnya yang dikabulkan adalah seluruh permohonan, bukan hanya sebagian," kata Hinca usai keuangan partai politik dinilai sangat penting. Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengatakan transparansi keuangan partai merupakan mandat Undang-Undang tentang Partai Politik dan UU tentang Keterbukaan Informasi. "Banyaknya partai yang terlibat kasus korupsi, membuat kami ingin melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Apakah selama ini sumber dana partai dari hal-hal yang rawan, adakah manipulasi, itu yang ingin kami cari," kata dia usai Jelang Pemilihan Umum Legislatif 2014, kata Apung, partai akan berlomba-lomba mencari uang sebanyak mungkin. Idealnya, laporan keuangan harus ada. "Sumbangan dari badan hukum untuk partai di tahun 2009 hanya Rp 4 miliar. Angka itu akan naik di 2014 jadi Rp 7,5 miliar. Kalau tak ada transparansi, jadi bahaya karena Pemilu bisa jadi tersandera oleh uang."MUHAMAD RIZKIBerita terpopuler lainnyaJejak Anis Matta di Tas Ahmad FathanahStatus Hukum Anas Urbaningrum Masih MenggantungSegi Empat Dalam Pusaran Kasus Suap Impor DagingRatusan Pegawai Pajak Bisa Akses SPT Pajak SBYKorupsi Al QuranSiapa Si Raja, Panglima, PrajuritSoeharto Pernah Bikin Panas Hubungan Tifatul-Anis Jakarta - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan Partai Demokrat menyerahkan informasi laporan keuangan kepada pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch. Putusan itu diketuk dalam sidang ajudikasi antara ICW sebagai pemohon dan Demokrat sebagai termohon, di ruang sidang KIP Jakarta, Senin, 11 Februari 2013.“Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Abdul menyatakan perincian program umum dan kegiatan Demokrat pada 2010 dan 2011 sebagai informasi yang terbuka. Maka, Demokrat harus menyerahkan perincian neraca, laporan realisasi anggaran, hingga perincian catatan atas laporan keuangan kepada ICW. “Memerintahkan termohon Demokrat untuk memberikan informasi kepada pemohon dengan waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak salinan putusan diterima oleh termohon,” kata sidang, anggota Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan yang mewakili ICW menyatakan menerima putusan majelis. Sebaliknya, pihak Demokrat yang diwakili Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan akan menggunakan waktu sepuluh hari itu untuk bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri seandainya tak menerima putusan itu. “Kami harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Soalnya yang dikabulkan adalah seluruh permohonan, bukan hanya sebagian,” kata Hinca usai Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, menambahkan transparansi keuangan partai merupakan mandat undang-undang partai politik dan keterbukaan informasi. “Banyaknya partai yang terlibat korupsi membuat kami ingin melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuanganya. Apakah selama ini sumber dana partai dari hal-hal yang rawan, adakah manipulasi. Itu yang ingin kami cari,” kata dia usai Pemilihan Umum 2014, kata Apung, partai akan berlomba-lomba mencari uang sebanyak mungkin. Idealnya, laporan keuangan harus ada. “Sumbangan dari badan hukum untuk partai di tahun 2009 hanya Rp 4 miliar. Angka itu akan naik di 2014 jadi Rp 7,5 miliar. Kalau tak ada transparansi, pemilu jadi berbahaya karena tersandera uang.”MUHAMAD RIZKIBaca jugaKorupsi Al Quran Siapa Si Raja, Panglima, PrajuritTiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di CikeasAlasan Jokowi Satukan Pengelolaan Angkot

laporan keuangan partai politik demokrat